Bantuan Iuran BPJS Diterima oleh Pejabat Tinggi Kemenkes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap fakta menarik dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). Ia menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, sempat tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan kategori PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).
“Pak Kunta sempat dibayari PBPU-nya oleh Pemprov DKI karena dia ber-KTP Jakarta. Bahkan, ada orang lain yang lebih kaya pun ikut menerima subsidi ini,” ujar Menkes Budi.
Kebijakan Universal Coverage Jadi Sorotan
Fenomena ini, kata Budi, terjadi akibat kebijakan Universal Coverage yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, semua penduduk yang memiliki KTP Jakarta secara otomatis didaftarkan sebagai peserta JKN kelas III dengan iuran ditanggung pemerintah daerah.
Meskipun niatnya baik untuk menjamin akses kesehatan, pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan masalah ketepatan sasaran, karena subsidi juga diberikan kepada warga yang tergolong mampu.
Pemerintah Ingin Standarisasi Penerima Bantuan Kesehatan
Menanggapi kondisi tersebut, Menkes menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan pembenahan sistem pemberian subsidi. Salah satu langkahnya adalah dengan menetapkan standar yang lebih jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
“Kami sedang diskusikan agar penentuan penerima bantuan berdasarkan data desil ekonomi yang lebih terstandarisasi. Jangan sampai mereka yang mampu malah ikut terbantu,” tambahnya.
Prabowo Dorong Penggunaan Satu Data Nasional
Menteri Budi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh jenis bantuan sosial—baik subsidi listrik, PBI, PKH, maupun subsidi lainnya—mengacu pada satu basis data nasional yang disimpan dan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Semua program sosial ke depan diarahkan untuk menggunakan satu data terpusat agar penerimanya konsisten dan tepat sasaran,” jelasnya.
Baca Juga: Mendagri Dorong Kolaborasi Pemda dan Posyandu untuk Tingkatkan Kesejahteraan di Papua